Universitas Islam Indonesia

Selamat datang di website Universitas Islam Indonesia
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Notaris Berperan Dampingi Pendirian BUMDes di Wilayah Pedesaan PDF Bookmark and Share Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Sunday, 20 March 2016

ImagePemerintah mulai serius mewujudkan komitmen memberdayakan ekonomi mayarakat pedesaan. Dengan diterbitkannya Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadi dasar legalitas berdirinya unit usaha berbasis ekonomi pedesaan. BUMDes diharapkan dapat mengangkat potensi ekonomi desa sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, untuk mendirikan lembaga tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sinilah perlunya peran seorang praktisi hukum, yakni notaris sebagai pihak yang mendampingi pendirian BUMDes.

Demikian sebagaimana tergambar dalam acara Seminar Nasional bertemakan Peran Notaris dalam Pendirian BUMDes yang diadakan oleh Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana FH UII di Hotel Gowongan Inn Yogyakarta pada Sabtu (19/3). Seminar nasional ini menghadirkan pembicara ahli dan praktisi hukum, seperti Dr. Habib Adjie, SH, M.Kn, Prof. Ridwan Khairandy, SH, MH, dan Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum.

Rektor UII, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc dalam sambutannya mengatakan untuk mendukung eksistensi BUMDes juga diperlukan adanya perlindungan dari aspek hukum. “Selain mendampingi pendirian BUMDes, notaris juga berperan memberikan edukasi bagi para pengurus dan dewan pengawas terkait aspek hukum yang wajib dipatuhi sehingga tercapai transparansi dan akuntabilitas”, ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika dalam keynote speechnya mengatakan Undang-Undang Desa menjadi landasan pemerintah untuk memberikan kebijakan afirmasi pada desa, khususnya dalam hal anggaran. Hal ini dimaksudkan agar desa lebih berdaya dalam menjalankan program-program pembangunan berskala desa. Menurutnya, saat ini angka pertumbuhan desa baru di Indonesia berkisar antara 3-5%.

Selain itu, ia juga mengemukakan dua perubahan mendasar lainnya sebagai dampak dari disahkannya Undang-Undang Desa. “Pertama kepala desa memiliki kewenangan berskala lokal di tingkat desa untuk mengatur aspek hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kedua meliputi kewenangan hak asal-usul yang diberikan kepada desa sebagai pengakuan atas eksistensinya”, tegasnya. Banyak desa di Indonesia yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Terkait dengan tema seminar, ia berharap agar para pakar hukum kenotariatan yang hadir dapat menjawab permasalahan bentuk badan hukum yang tepat bagi BUMDes. Menurut pertimbangannya, badan hukum tersebut harus mampu mencerminkan karakter masyarakat desa yang membangun ekonomi secara gotong royong dan kekeluargaan bukan berdasar pada persaingan murni. “Saya ingin agar BUMDes ke depan dapat menjadi instrumen perjuangan ekonomi masyarakat desa untuk bisa lebih berdaya dan sejahtera”, pungkasnya.




Share this Article ...
Live!Facebook!twitter!MySpace!Furl!Yahoo!
 
< Prev   Next >
About University
Campus Facilities
Centers and Departments
Directorate
Faculty and Programmes
Laboratory
Prospective Students
Student Affairs
Scholarship
Media Relations
Pemilu UII 2017
Contact
Web Directory
Blog
Email
Map of Campus
Site Map
Disable Campus Map