Universitas Islam Indonesia

Selamat datang di website Universitas Islam Indonesia
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Peluang Jasa Konstruksi di Indonesia Masih Sangat Terbuka PDF Bookmark and Share Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 31 March 2016

ImagePeluang jasa konstruksi di Indonesia dinilai masih sangat terbuka. Hal ini bila melihat bagaimana pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Seperti banyaknya pembangunan infrastruktur berupa jembatan, gedung dan jalan raya. Demikian seperti disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Dr. Ir. Djoko Soepriyono MT, SH, M.Hum. pada acara kuliah umum, di Auditorium Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) UII, Kamis (31/3).

Disampaikan Djoko Soepriyono yang hadir sebagai pembicara pada kuliah umum dengan tema Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat beberapa model pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk pekerjaan konstruksi. Pembiayaan yang  dibiayai penuh oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain itu pembiayaan pembangunan jasa konstruksi juga dapat dibiayai sendiri oleh pihak swasta.

Menurut Djoko Soepriyono dapat terjadi kriminalisasi jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah. Kriminalisasi bukan dari jasa konstruksinya, namun kriminalisasi dilakukan oleh sebagian dari pelaku jasa konstruksi sendiri. Beberapa sengketa pada jasa konstruksi menurut Djoko Soepriyono meliputi sengketa pengadaan, sengketa jasa konstruksi pada saat pelaksanaan dan sengketa jasa kontruksi setelah kedua tahap tersebut.

Ditegaskan Djoko Soepriyono, perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata berkenaan dengan jasa konstruksi tertuang pada pasal 1365 yakni tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sementara pada pasal 1366 seperti disampaikan Djoko Soepriyono setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Sementara itu disampaikan Dekan FTSP UII, Dr-Ing. Widodo Brontowiyono, M.Sc., selama merugikan negara ataupun orang lain dan sebagainya pelaku jasa konstruksi dapat dianggap telah melakukan tindakan kriminal. Ia menuturkan, yang terjadi saat ini semakin banyak para profesional, pengusaha, birokrat bahkan politisi terperangkap kasus hukum karena masalah di bidang jasa konstruksi. Misalnya banyak terjadi persolan dalam hal pengadaannya.

“Saat ini terdapat 10 sampai 50 persen dana kebocoran pada proses pengadaan dan lelang barang dan jasa,” Widodo Brontowiyono menuturkan.




Share this Article ...
Live!Facebook!twitter!MySpace!Furl!Yahoo!
 
< Prev   Next >
About University
Campus Facilities
Centers and Departments
Directorate
Faculty and Programmes
Laboratory
Prospective Students
Student Affairs
Scholarship
Media Relations
Pemilu UII 2017
Contact
Web Directory
Blog
Email
Map of Campus
Site Map
Disable Campus Map