Universitas Islam Indonesia

Selamat datang di website Universitas Islam Indonesia
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Penanganan Terorisme Harus Kedepankan Aspek Proporsionalitas PDF Bookmark and Share Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 21 April 2016

ImageMeski bukan sebagai jenis kejahatan baru, terorisme kini telah menjelma menjadi ancaman keamanan serius yang sifatnya radikal dan sistemik, melebihi ancaman kejahatan lainnya. Ancaman terorisme tidak hanya membahayakan keselamatan individu namun juga keselamatan bangsa secara keseluruhan. Pendekatan untuk memberantas terorisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja. Sebaliknya, penanganan terorisme yang terlalu mengedepankan aspek represif saja juga dinilai bukan solusi yang tuntas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan aspek proporsionalitas yang menyeimbangkan antara penegakan hukum, tindakan reperesif, serta pendekatan agama dan budaya untuk memberantas terorisme.

Sebagaimana mengemuka dalam acara diskusi publik yang mengangkat tema “Mengkaji Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. Acara diskusi ini berlangsung di kampus FH UII, Jalan Tamansiswa 158 Yogya, Rabu (20/4).

Disampaikan oleh AKBP. Teguh Wahono, salah seorang narasumber diskusi, bahwa terorisme bukan sekedar persoalan pelaku, kelompok, dan jaringannya. “Namun lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat”, kata pria yang juga Kasubdit POLDA DIY tersebut.

Menurutnya, terorisme tidak akan dapat diberantas hanya dengan metode penegakan hukum yang konvensional. Hal ini karena merujuk pada sifatnya sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, negara juga mengambil langkah-langkah luar biasa guna memberantasnya. Seperti di antaranya dengan membentuk pasukan Densus 88. “Meski demikian saya sepakat bahwa Densus 88 juga harus bekerja sesuai dengan koridor hukum. Artinya bila terjadi pelanggaran, silakan oknum yang bersalah ditindak”, ungkapnya.

Sementara itu, Prof. Jawahir Thonthowi, Ph.D, menyampaikan akar terorisme adalah karena masih adanya ketidakadilan. Dalam penanganan terorisme, memang akan selalu memunculkan kontroversi. Di satu sisi, terorisme memang sebagai ancaman yang serius, penanganannya yang membutuhkan cara-cara luar biasa, rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. “Paradigma yang kita pakai sekarang teroris adalah kombatan seperti halnya dalam hukum perang, sehingga hanya ada pilihan membunuh atau menawan teroris”, katanya.

Prof. Jawahir Thonthowi sepakat bahwa eksistensi Densus 88 tetap diperlukan untuk menangani terorisme di Indonesia. Namun sebagai konsekuensinya, Densus 88 juga harus tunduk pada proses hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar keberadaannya justru dibenci atau diragukan oleh masyarakat.

Di akhir diskusi, pakar hukum pidana UII, Dr. M. Arif Setiawan, SH, MH menanggapi maksud dari penggunaan cara-cara luar biasa dalam penanganan terorisme, seperti penggunaan kekerasan, senjata api, dan bahan peledak untuk melumpuhkan teroris. Menurutnya, dalam konvensi internasional terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan aparat penegak hukum. Di antaranya harus memenuhi aspek proporsionalitas (tidak berlebihan), tidak melanggar hukum dan HAM, akuntabel, dan adanya urgensi penggunaan.




Share this Article ...
Live!Facebook!twitter!MySpace!Furl!Yahoo!
 
< Prev   Next >
About University
Campus Facilities
Centers and Departments
Directorate
Faculty and Programmes
Laboratory
Prospective Students
Student Affairs
Scholarship
Media Relations
Pemilu UII 2017
Contact
Web Directory
Blog
Email
Map of Campus
Site Map
Disable Campus Map