Universitas Islam Indonesia

Selamat datang di website Universitas Islam Indonesia
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
MPR RI Bersama UII Gelar FGD Tentang Kedaulatan Rakyat PDF Bookmark and Share Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Wednesday, 11 May 2016

ImageLembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerJasama dengan Universltas lslam Indonesia (UII) menyelenggarakan Fucus Group Discussion (FGD) dengan topik Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945, bertempat di Hotel Santika Yogyakarta, Rabu (11/5). Maksud diselenggarakannya FGD untuk memperoleh bahan masukan, saran, pemikiran dan rekomendasi yang bersifat komprehensif dari berbagai kalangan terkait pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang sesuai dengan semangat dan tujuan brnegara menurut pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Sila ke-4 Pancaslla.

Turut hadir dari Lembaga Pengkajian MPR RI diantaranya Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Prof. Dr. Soedijarto, MA. serta tiga anggota Lembaga Pengkajian MPR RI yakni Dr. Hamdan Zoelva, SH. MH., Prof. A.T Sugito. dan A.B. Kusuma. Sementara nara sumber yang dihadirkan yakni Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D (UII), Dr. Mochammad Isnaeni Ramdhan, SH, MH. (Universitas Pancasila) dan Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si. (UGM). Juga tampak hadir dan memberikan sambutan dalam FGD Wakil Rektor III UII, Dr. Abdul Jamil, SH., MH. Peserta FGD merupakan kalangan sivitas akademika dari Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Pollfik, Fakultas Hukum dan disiplin ilmu lainya yang relevan.

Disampaikan Prof. Jawahir Thontowi dalam materinya yang mengulas tentang Menuju Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Negara Hukum Pancasila, transisi kedaulatan rakyat tidak terlepas dari ideologi nasionalisme yang tergolong dalam empat transisi. Pertama Nasionalisme ideologis, yakni gerakan pemuda yang fokus pada attack dan defend namun juga merawat dan melindungi. Hal ini tampak dalam perjuangan pemuda pada jaman penjajahan.

Transisi ke dua adalah nasionalisme ideologis pragmatis. Kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) menyebutkan kedaulatan rakyat berada di tangan MPR namun pada pergantian periode reformasi kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat. “Penyusunan pasal 1 ayat 2 mengandung penggabungan ideologi teologi dan permusyawaratan.Dimana Implementasi konsep tersebut kemudian tertuang dalam sistem presidensial,” ungkap Prof. Jawahir Thontowi.

Transisi berikutnya seperti disampaikan Prof. Jawahir Thontowi, yakni nasionalisme ideologis rasional. Terdapat pembatasan demokrasi sebagai upaya mempertahankan kebajikan kebajikan lampau. The living constitution menjadi alternative yang mensakralkan UUD dan dapat mengikuti perkembangan jaman tanpa ada pembatasn untuk mlakukna perubahan sebagai upaya pencapaian kesejahteraan negara. “Penggembalian sistem kekuasaan parlemen dan implementasi the living constitusion melalui agenda amandeman UUD ke -5”, Prof. Jawahir Thontowi menuturkan.

Sementara transisi ke empat menurut Prof. Jawahir Thontowi adalah trikameral sistem yang memiliki kesamaan power dan fungsi. Dituturkan Prof. Jawahir Thontowi, MPR memiliki fungsi check and balance DPR, DPD dan Presiden. Status quo MPR melakukan join session atau pelemahan kekuasaan. MPR direvitalisasai menjadi pemilik locus superiority. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan grand design pembangunan nasional.

Menurut Prof. Jawahir Thontowi GBHN dapat disahkan dan dilaksanakan kembali ketika MPR diberikan kembali kedaulatanya seperti semula. Mewujudkan kedaulatan rakyat berbasis hukum pancasila dengan merefleksikan sila ketuhanan yang dibatasi oleh rasionalisme. “Tidak perlu ragu dan malu untuk kembali ke masa lalu jika disana terdapat kemaslahatan,” ungkapnya.

Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan selaku nara sumber berikutnya mengulas perihal Kedaulatan Dalam Perubahan UUD 1945. Menurutnya amandemen UUD menyisakan pertanyaan dan permasalahan yang mendasar, diantaranya menegenai pemilihan presiden secara langsung yang masih harus diakomodir melalui pencalonan partai politik sehingga kesempatan individu untuk mencalonkan diri masih terbatas. Dilain pihak menurut Mochamad Inaeni dalam proses impeachment presiden kewenangan diberikan kepada MPR.

Disampaikan Dr. Mochamad Isnaeni, subjek UUD setelah melalui amandemen memberikan hegemoni kepada partai politik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, dalam pembahasan selanjutnya pasal 20 ayat 1 pemegang kekuasaan membuat undang-undang berada ditangan DPR dan meskipun terdapat jaminan keterlibatan Presiden sehingga setiap RUU harus disetujui bersama antara DPR dan Presiden. “Yang menjadi catatatn adalah baik anggota DPR maupun Presiden mereka adalah tokoh yang diusung melalui Partai Politik,” ungkapnya.

Sementara dipaparkan nara sumber berikutnya, Prof. Sudjito, tentang Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan GBHN dalam Perspektif Social Order. Menurutnya, perspektif politik seyogyanya tidak dijadikan dominasi aktifitas negara dan menggeser perspektif lain, karena hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan tidak sehatnya kehidupan bernegara dan terganggunya pencapaian tujuan negara. “Oleh karenanya pemikiran yang berasalkan dari perspektif social order perlu dihadirkn agar nantinya kedaulatan rakyat dan sekaligus demokrasi memiliki legitimitas dan legalitas,” Prof. Sudjito menuturkan.

Menurut Prof. Sudjito, dalam perspektif social order, terdapat keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan  demokrasi yang berbasis sosial. Keterkaitan tersebut menimbulkan perencanaan dalam bentuk design kehidupan individu maupun sebagai bangsa untuk kemudian diraih melalui upaya yang memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam penerapanya seperti disampaikan Prof. Sudjito GBHN diproyeksikan mampu menjadi sarana pengakomodir tujuan negara dan kebutuhan sosial order  yang dapat dipertanggungjawabkan  oleh pemerintah.

Lebih lanjut dituturkan Prof. Sudjito, konsep GBHN seharusnya disusun atas dasar platform ideology Pancasila yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakanketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Image 




Share this Article ...
Live!Facebook!twitter!MySpace!Furl!Yahoo!
 
< Prev   Next >
About University
Campus Facilities
Centers and Departments
Directorate
Faculty and Programmes
Laboratory
Prospective Students
Student Affairs
Scholarship
Media Relations
Pemilu UII 2017
Contact
Web Directory
Blog
Email
Map of Campus
Site Map
Disable Campus Map