Universitas Islam Indonesia

Selamat datang di website Universitas Islam Indonesia
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Iktikad Baik Perlu Dibangun Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa PDF Bookmark and Share Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Saturday, 14 May 2016

ImageDalam mengadakan perjanjian, adanya iktikad baik dari masing-masing pihak yang terikat perjanjian sangatlah penting. Tak terkecuali dalam perjanjian asuransi jiwa. Iktikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa mewajibkan nasabah asuransi untuk memberitahukan secara teiliti mengenai fakta material obyek yang diasuransikan. Namun pada prakteknya, implementasi praktik iktikad baik ini kurang dilaksanakan secara berimbang, baik oleh pihak penyedia jasa asuransi maupun nasabah. Hal ini menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak di mana nasabah sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu, diperlukan instrumen hukum yang dapat menekankan kewajiban bagi kedua pihak untuk melaksanakan prinsip iktikad baik itu secara proporsional.

Sebagaimana disampaikan Mokhamad Khoirul Huda, SH, MH dalam acara Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) UII di kampus UII, Jalan Cik Di Tiro No. 1 pada Jum’at (13/5). Dalam sidang itu, M. Khoirul Huda mengajukan desertasi berjudul “Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa”.

Dalam desertasinya, M. Khoirul Huda menilai rumusan Pasal 251 KUH Dagang yang mengatur perjanjian asuransi jiwa terlalu berpihak pada penanggung asuransi. “Keberpihakan nampak dengan melindungi penanggung atau membebaskan risiko yang tidak tepat diperalihkan padanya sehingga tidak dipertimbangkan apakah tertanggung masih memiliki iktikad baik”, ujar pria yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Hang Tuah Surabaya itu.

Terkait rumusan dalam pasal itu disebutkan bahwa perjanjian asuransi dapat dibatalkan sepihak apabila tertanggung tidak menyampaikan informasi atau keadaan dengan sesungguhnya. Padahal, menurut M. Khoirul Huda ini bisa terjadi karena tertanggung memang tidak menerima informasi apa syarat perjanjian secara utuh. “Seringkali informasi syarat perjanjian hanya disampaikan sebagian saja oleh agen asuransi, terlebih banyak bahasa hukum yang kurang dipahami oleh orang awam. Di sinilah rawan terjadi kesalahpahaman”, tambahan.

Sidang terbuka ujian promosi doktor yang diketuai oleh Rektor UII, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc ini juga dihadiri oleh susunan dewan penguji, seperti Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, M.Hum (Promotor), Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum (Co-Promotor), Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M.Hum, dan Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D.

Pada akhir sidang, Dewan Penguji menilai M. Khoirul Huda telah berhasil mempertahankan desertasinya dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Untuk itu ia berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. Ia menjadi doktor ke-56 yang menyelesaikan pendidikannya di Program Pascasarjana FH UII sekaligus doktor ke-96 yang promosinya berlangsung di UII.




Share this Article ...
Live!Facebook!twitter!MySpace!Furl!Yahoo!
 
< Prev   Next >
About University
Campus Facilities
Centers and Departments
Directorate
Faculty and Programmes
Laboratory
Prospective Students
Student Affairs
Scholarship
Media Relations
Pemilu UII 2017
Contact
Web Directory
Blog
Email
Map of Campus
Site Map
Disable Campus Map