Universitas Islam Indonesia

Selamat datang di website Universitas Islam Indonesia
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Penanganan Kasus KDRT Dinilai Terlalu Kedepankan Aspek Pemidanaan PDF Bookmark and Share Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 23 August 2016

ImageFenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seolah menjadi hal yang terus bermunculan di kehidupan sosial masyarakat. Layaknya gunung es, kasus KDRT yang dilaporkan atau tercatat sebagai tindak pidana selalu lebih kecil dibanding kejadian yang terjadi sebenarnya. Hal ini dinilai janggal sebab Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tentang Penghapusan KDRT yang memberi secercah harapan bagi korban KDRT. Meski demikian, keberadaan UU tersebut sering dinilai belum sepenuhnya memberi solusi atas permasalahan KDRT. Salah satu akar masalahnya adalah UU tersebut dinilai terlalu mengedepankan aspek pemidanaan dengan ancaman hukuman penjara bagi pelaku KDRT.

“Semestinya mulai diperkenalkan paradigma bahwa penyelesaian kasus KDRT tidak semata-mata berakhir dengan pemenjaraan. Namun bagaimana agar di antara korban dan pelaku terjadi proses rehabilitasi agar keduanya dapat berekonsiliasi”, ungkap pakar hukum pidana UII, Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH sewaktu memberi keterangan pers kepada awak media yang hadir di kampus FH UII, Jalan Tamansiswa 158 Jogja pada Senin (22/8).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya, kasus KDRT yang berakhir dengan pemenjaraan pelaku juga seringkali diikuti dengan perceraian di antara kedua pihak. Hal ini sebenarnya dapat dicegah apabila selama proses hukum juga diikuti dengan kewajiban mengikuti konseling dan rehabilitasi baik bagi pelaku maupun korban.

“Di sinilah yang kita lihat ada celah di mana proses hukum belum dapat menyediakan solusi holistik atas permasalahan KDRT. Padahal jika kita merujuk pada UU yang ada, pengadilan memiliki wewenang untuk menunjuk psikolog atau crisis center yang dapat memulihkan aspek kejiwaan korban maupun pelaku”, tambahnya.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermaksud mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai UU Penghapusan KDRT. Sosialisasi dilaksanakan pada hari ini, Selasa (23/8) bertempat di Ruang Sidang Utama Lt. 3 FH UII. Sosialisasi menghadirkan pembicara dari akademisi FH UII dan tenaga ahli komisi VIII DPR RI. Aroma Elmina Martha berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman baru tentang penanganan kasus KDRT di Indonesia yang lebih berpihak pada kepentingan korban.




Share this Article ...
Live!Facebook!twitter!MySpace!Furl!Yahoo!
 
< Prev   Next >
About University
Campus Facilities
Centers and Departments
Directorate
Faculty and Programmes
Laboratory
Prospective Students
Student Affairs
Scholarship
Media Relations
Pemilu UII 2017
Contact
Web Directory
Blog
Email
Map of Campus
Site Map
Disable Campus Map